Privatisasi Rusia Era Yeltsin

privatizatsiya-po-chubaisu-ili-privatizatsiya-po-deputatski-9711

Pada Oktober 1991, presiden Boris Yeltsin menyatakan bahwa Rusia akan menjalankan reformasi ekonomi menuju mekanisme pasar secara radikal, didalamnya termasuk program privatisasi perusahaan-perusahaan negara. Privatisasi yang terjadi di Rusia ini sering disebut dengan Insider Privatization atau Oligarch Privatization. Mereka menerbitkan voucher bagi 144 juta penduduk Rusia dan mulai memprivatisasi perusahaan dan real estate milik negara dalam skala besar-besaran.

Berikut model privatisasi yang dijalankan di Rusia pada masa pemerintahan presiden Boris Yeltsin:

Voucher Privatization (Privatisasi dengan Kupon)

Privatisasi dengan sistem kupon dilaksanakan pada tahap pertama program ini. Voucher Privatization adalah privatisasi dengan cara membagikan kupon yang memberikan kesempatan kepada  masyarakat untuk memiliki saham di beberapa perusahaan negara. Privatisasi dengan kupon digunakan di beberapa negara di Eropa Tengah dan Timur seperti Rusia, Polandia, Slovenia dan Cekoslovakia pada dekade 1990an.

Terdapat dua macam privatisasi dengan model ini, yaitu:

1. Privatisasi dengan Mass Voucher (Kupon Massal)

Pada Oktober 1992 presiden Boris Yeltsin dan para ekonomnya meluncurkan program reformasi ekonominya yang kedua. Program kedua ini dilaksanakan dengan menerbitkan kupon bagi warga Rusia dan mulai memprivatisasi perusahaan milik negara dalam skala besar. Privatisasi ini dilakukan dengan cara membagikan kupon kepemilikan saham yang nilainya setara dengan 10.000 rubel (setara dengan dua puluh bulan upah minimum) secara massal kepada warga. Privatisasi dengan sistem kupon ini berlaku mulai Oktober 1991. Cara ini bertujuan agar negara tidak perlu mengeluarkan dana yang besar untuk melaksanakan dan mensukseskan privatisasi yang sedang dilaksanakan pemerintah karena kupon tersebut dapat dijual kembali.  Selain itu warga memiliki kesempatan yang sama atas hak kepemilikan perusahaan negara tanpa resiko investasi substansial karena kupon tersebut dapat diuangkan atau dijual kembali.

Reformasi dengan cara ini juga kurang efektiv dibanding di negara-negara Eropa Timur lainnya. Banyak warga terutama yang berasal dari golongan miskin menjual kupon tersebut pada pengusaha atau bank sehingga hak kepemilikan tersebut kembali menjadi milik kalangan tertentu saja. Hal ini didorong oleh kondisi ekonomi yang kian memburuk sehingga warga lebih memilih untuk mendapatkan uang tunai untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya daripada memiliki saham. Hingga akhir tahun 1993, sekitar 50 juta orang menjual kupon mereka. Penjualan saham yang terus-menerus itu menyebabkan harga saham yang akan diprivatisasi meningkat pesat. Pada akhir Maret 1993, diperlukan 70 sampai 110 lembar kupon untuk mendapatkan 3,7% saham yang sama pada Desember 1992 sehingga kupon-kupon yang dikeluarkan pemerintah menjadi tidak ada harganya lagi.

2. Privatisasi dengan penawaran saham kepada pegawai BUMN

Pada pertengahan tahun 1992, dikeluarkan Dekrit Presiden No. 341 yang menyatakan penyerahan hak kepemilikan saham sebesar 25% kepada serikat pekerja BUMN yang bersangkutan tanpa hak voting. Serikat pekerja dimungkinkan untuk menambah sahamnya sebesar 10% dengan potongan harga hingga 30% dari harga jual saham. Kelompok manajer tingkat atas yaitu para direktur BUMN berhak menguasai 5% saham. Namun kebijakan ini berubah pada tahun 1993 dengan memperbesar kemungkinan penguasaan 51% saham oleh perkumpulan serikat pekerja dengan para manajer BUMN dengan harga penuh.

Cara privatisasi ini dilaksanakan hampir bersamaan dengan dilaksanakannya sistem kupon massal. Tujuan dari privatisasi ini adalah agar kepemilikan saham BUMN yang diprivatisasi akan lebih banyak menjadi milik karyawannya sendiri karena adanya kekhawatiran dari Serikat Industrialis dan Pengusaha Rusia (RUIE / Russian Union of Industrialist and Enterpreneurs) bahwa privatisasi dengan sistem kupon massal akan membuat kepemilikan BUMN tersebar luas dan tidak terkontrol.

 Loan for Shares (Pinjaman untuk Saham)

Privatisasi dengan cara ini dilaksanakan pada tahap kedua program privatisasai yaitu cash-privatization yang berlangsung tahun 1995-1996 dan pada tahap ketiga yaitu case-by-caseyang berlangsung tahun 1997. Privatisasi ini bertujuan untuk menambah pendapatan negara lebih besar lagi dengan cakupan industri skala besar seperti industri ekstraktif, energi, logam dan telekomunikasi dari perusahaan-perusahaan besar seperti Yukos, Lukoil, Sindako dan Norilsk Nikel.

Privatisasi cara ini sering disebut sebagai privatisasi terburuk yang pernah dijalankan. Dalam privatisasi ini pemerintah meminjam dana pada bank-bank swasta (bukannya pada Bank Sentral). Kebanyakan dari bank-bank sentral ini merupakan milik dari kroni-kroni pemerintah. Sebagai syarat dari pinjaman ini adalah pemerintah memberikan saham-saham BUMN sebagai jaminan. Akibatnya pada saat pemerintah gagal membayar pinjaman tersebut, maka bank-bank swasta itu mengambil alih perusahaan-perusahaan BUMN tersebut.

Privatisasi di Rusia merupakan contoh dari privatisasi yang terburu-buru dan tidak matang. Karena privatisasi tanpa infrastruktur kelembagaan (corporate governance) yang jelas akan mendorong penjualan aset-aset negara daripada penginvestasian kembali untuk masa depan negara. Selain itu tidak adanya legitimasi hukum membuat para oligarki memiliki celah untuk mengambil alih aset-aset negara dan membawa dana-dana mereka keluar dari Rusia dengan mudah.

Proses privatisasi di Rusia hanya menguntungkan kelompok tertentu yang dekat dengan orang-orang di pemerintahan. Kelompok-kelompok tersebut menguasai aset-aset penting negara seperti minyak, gas, listrik dan sumber-sumber alam vital lainnya. Kelompok orang kaya ini kemudian dikenal dengan sebutan Oligarki. Mereka ini kemudian membentuk lingkaran dalam (inner circle) yang mendukung sekaligus memanfaatkan kekuasaan rezim Boris Yeltsin.

Program ini pada akhirnya bukan saja gagal memperbaiki perekonomian, namun justru semakin memperburuk perekonomian. Bahkan privatisasi di Rusia disebut sebagai contoh privatisasi terburuk karena dalam pelaksanaannya banyak terdapat pelanggaran-pelanggaran yang merugikan negara dan menguntungkan kelompok tertentu. Program ini memungkinkan pemerintah untuk mengambil keuntungan. Biasanya dengan cara menjual perusahaan-perusahaan negara di bawah harga standar pasar untuk mendapatkan nilai aset yang sangat besar. Sayangnya keuntungan tersebut tidak masuk ke kas negara tetapi ke rekening-rekening kelompok tertentu. (Monica Dian/Image: yeltsincenter.ru)






Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *